INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di kawasan hutan. Dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), ia menolak usulan waktu dua pekan dan menetapkan target penyelesaian hanya satu pekan.
Permintaan percepatan itu muncul saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pelaporan pencabutan IUP dalam waktu dua minggu.
“Berapa hari laporan kembali ke saya?” tanya Prabowo dalam rapat tersebut.
“Dua minggu saya laporan,” jawab Bahlil.
Namun, Prabowo langsung menolak durasi tersebut. “Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu,” tegasnya.
Bahlil kemudian menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia memastikan pemerintah akan mencabut seluruh IUP yang dinilai bermasalah.
“Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang tidak beres, kita cabut,” ujar Bahlil.
Prabowo menekankan, langkah tegas ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berada di bawah kendali negara serta memperkuat institusi terkait.
Dalam rapat yang sama, Prabowo mengungkap adanya ratusan tambang dengan izin tidak jelas yang berada di kawasan hutan lindung maupun hutan lainnya. Temuan tersebut menjadi dasar perintah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh IUP.
“Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” kata Prabowo.
Ia meminta evaluasi dilakukan secara cepat dan tanpa kompromi. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakjelasan izin, ia memerintahkan agar izin tersebut langsung dicabut.
Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan nasional dan masyarakat luas. Ia mengingatkan jajarannya untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan izin tambang bermasalah, khususnya di kawasan hutan. Dengan target penyelesaian satu pekan, pemerintah diminta bertindak cepat dan tegas demi menjaga kepentingan nasional. ***
Tinggalkan Balasan