INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah tekanan global.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis pupuk akibat gangguan rantai pasok dunia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan keputusan tersebut merupakan respons atas dinamika global yang semakin tidak stabil.
“Presiden sejak awal sudah melihat potensi krisis dan memerintahkan untuk mengantisipasi melalui kebijakan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Sejak awal 2026, harga pupuk global melonjak tajam akibat penutupan jalur perdagangan di Timur Tengah serta pembatasan ekspor dari sejumlah negara produsen.
Kenaikan harga urea global bahkan disebut mencapai lebih dari 40 persen dalam waktu singkat, memicu kekhawatiran terhadap produksi pangan di berbagai negara.
Penurunan harga pupuk ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi, seperti urea, NPK, dan ZA, yang digunakan oleh petani.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden, dengan memangkas 145 aturan yang dinilai menghambat penyaluran.
Distribusi pupuk kini dipercepat melalui integrasi sistem berbasis identitas serta perluasan jaringan hingga tingkat desa.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani sekaligus memperluas akses pupuk bagi jutaan petani di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah untuk menjaga pendapatan petani tetap stabil.
Pemerintah menggabungkan langkah hulu dan hilir dalam kebijakan pangan, mulai dari penurunan biaya produksi hingga jaminan harga hasil panen. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Tinggalkan Balasan