INDORAYATODAY.COM – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional yang adil dan konsisten tanpa standar ganda dalam menjaga stabilitas global.
Hal tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS (BRICS Foreign Ministers’ Meeting) di New Delhi, India, Kamis (14/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri para diplomat senior negara-negara kekuatan ekonomi baru tersebut, Sugiono menyoroti kondisi dunia yang saat ini berada pada titik kritis. Menurutnya, persaingan geopolitik dan tindakan unilateral telah membuktikan bahwa sistem global saat ini sangat membutuhkan reformasi mendalam.
“Tindakan unilateral dan penerapan hukum internasional yang ‘tebang pilih’ semakin memperdalam ketidakpercayaan dan memperlebar ketidakseimbangan dalam tata kelola global,” tegas Sugiono di hadapan para Menlu BRICS.
Ia menilai, tatanan internasional justru sering kali dikacaukan oleh pihak-pihak yang membangun tatanan itu sendiri. Dampaknya, muncul konsekuensi kemanusiaan yang mendalam akibat ketidakstabilan tersebut. Oleh karena itu, Sugiono menyerukan agar BRICS, sebagai representasi kekuatan Global South, mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga aturan global.
“Ini dimulai dari penegakan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada satu negara pun yang berada di atas hukum,” ungkapnya.
Selain menyerukan keadilan hukum, Pemerintah Indonesia juga mendorong perlindungan terhadap Mahkamah Internasional dari intervensi politik dan penegakan hukum yang selektif. RI pun mendesak penguatan peran Dewan Keamanan PBB agar dapat menjalankan mandatnya secara lebih efektif dan tidak bias.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyuarakan aspirasi agar sistem global menjadi lebih proporsional. Ia berharap pengakuan terhadap sebuah negara tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer atau ukuran geografis semata, melainkan juga berdasarkan potensi strategis dan kontribusinya.
“Sebagai contoh, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam, sumber daya strategis, serta jumlah penduduk yang besar. Saya kira itu menjadi pertimbangan yang patut menjadikan RI sebagai negara yang diperhitungkan dalam tatanan global,” pungkas Sugiono.
Tinggalkan Balasan