INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Aliansi Masyarakat Kota Depok (AMKD) menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi yang digelar di depan Balai Kota Depok, Selasa (23/6/2026), massa menyoroti pentingnya keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Koordinator Aksi AMKD, Wido Pratikno, mengatakan program MBG harus terus dilanjutkan karena menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, khususnya anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang memadai.

“Lanjutkan Makan Bergizi Gratis untuk gizi anak-anak bangsa,” kata Wido saat menyampaikan tuntutan aksi.

Selain mendukung program MBG, AMKD juga menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih. Menurut Wido, program tersebut sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

“Koperasi Merah Putih ini adalah sebuah gotong royong, karena inilah cita-cita bangsa kita,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, AMKD juga meminta pemerintah memperkuat langkah pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Wido menilai upaya penegakan hukum harus terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Dan hari ini Kejaksaan Agung telah melaksanakan itu semua, maka ke depan kita minta terus sikat koruptor,” katanya.

Selain itu, AMKD menyoroti perlunya penindakan terhadap mafia tambang dan mafia kelapa sawit. Menurut Wido, sektor sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Kita harus lawan mafia sawit dan tambang karena itu adalah kekayaan alam bangsa Indonesia,” tegasnya.

Wido juga menanggapi munculnya kritik dan usulan penghentian program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem, bukan menghentikan programnya.

BACA JUGA:  Warga Depok Diminta Waspada, Debit Sungai Ciliwung Bisa Naik Cepat

“Kalau memang ada korupsi, tangkap korupsinya. Kalau ada masalah, perbaiki. Tapi jangan dibubarkan,” ujarnya.

Ia menilai manfaat program MBG jauh lebih besar dibanding persoalan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya.

“MBG, negara hadir untuk memberikan makan buat rakyat. Masa harus dibubarkan,” kata Wido.

Wido bahkan membandingkan pelaksanaan MBG dengan BPJS Kesehatan yang pada awal penerapannya juga menghadapi berbagai kendala, namun terus diperbaiki hingga berjalan lebih baik.

“Tapi hari ini BPJS berjalan dengan baik. Apa salahnya? Hari ini kita perbaiki, tapi jangan dibubarkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wido mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut dia, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara santun dan bertanggung jawab.

“Kita boleh kritis, kita boleh mengkritik, tapi tidak boleh kasar. Kita harus punya moral dan menjaga etika berbangsa dan bernegara,” katanya.

Aksi AMKD diikuti sekitar 3.000 peserta. Massa yang hadir berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari buruh, petani, pedagang, pengemudi ojek hingga relawan pendukung program MBG.