INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari memaparkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian yang dinilai telah meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut mencakup penurunan harga pupuk subsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga kenaikan harga pembelian gabah.
Qodari mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian kembali ditegaskan saat Presiden Prabowo menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo pada 24 Juni 2026.
“Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Menurut dia, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah meningkatkan kuota pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton serta memangkas birokrasi penyaluran melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Melalui kebijakan tersebut, pupuk disalurkan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi sebelum diterima petani. Proses penebusan juga dipermudah karena petani cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
Tak hanya itu, pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sekitar 20 persen sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Selain memperbaiki tata kelola pupuk, pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor, rice transplanter, combine harvester, hingga drone pertanian.
Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun. Pemerintah juga menyediakan skema kredit berbunga ringan agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern.
Di sisi lain, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi sehingga harga jual gabah petani tetap terjaga.
Qodari menyebut berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka itu sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton serta Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.
Menurutnya, peningkatan produksi juga diikuti membaiknya kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73 atau menjadi yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
“Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera,” kata Qodari.
Tinggalkan Balasan