INDORAYATODAY.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana pemerintah yang mencanangkan penulisan ulang sejarah nasional dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Ia mengingatkan agar penulisan sejarah versi baru tidak mengaburkan fakta sejarah yang telah ada.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, kemudian tidak meluruskan sejarah,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025), seperti dikutip dari ANTARA.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah, baik sisi manis maupun pahitnya. “Jadi ‘jas merah’ — jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit,” tegasnya.
Puan menilai, penulisan sejarah versi terbaru harus mencerminkan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa, serta memberikan pemahaman yang utuh kepada generasi muda mengenai proses berdirinya Indonesia.
“Pahit dan getirnya, berhasil baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi,” tambah putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat umum untuk mendengar masukan dari masyarakat, khususnya para sejarawan, dan akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait program penulisan sejarah ini.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa proyek penulisan sejarah nasional versi terbaru ditargetkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Penulisan tersebut melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia.
Fadli menyatakan, revisi dan penambahan dalam sejarah dilakukan berdasarkan hasil kajian para ahli serta merujuk pada literatur sejarah Indonesia yang telah ada. []
Tinggalkan Balasan