INDORAYATODAY.COM — Presiden Prabowo Subianto meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menjalankan proses penegakan hukum secara tegas, profesional, dan terbuka. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima jajaran Satgas PKH di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan tersebut digelar tak lama setelah Presiden Prabowo usai menuntaskan agenda kunjungan kerja dari Vladivostok, Rusia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, dalam pertemuan itu Satgas PKH yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan sejumlah capaian serta temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk praktik penambangan ilegal.
“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” kata Teddy dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Selain temuan pelanggaran, tim satgas juga menyampaikan progres sanksi dan denda administratif yang berhasil dihimpun. Rincian hasil penanganan tersebut rencananya bakal diumumkan secara resmi kepada publik pada pekan kedua September 2026.
Merespons laporan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh proses penertiban guna memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Teddy.
Langkah tegas ini menjadi komitmen pemerintah dalam menindak aktivitas ilegal di kawasan hutan demi menjaga kelestarian lingkungan serta menertiban pemanfaatan lahan tanpa izin resmi.
Tinggalkan Balasan