DEPOK, INDORAYA TODAY – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, memberikan apresiasi positif terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai jaminan pendidikan bagi seluruh anak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat menghadiri kegiatan Abdi Nagri Nganjang Ka Warga di Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, baru-baru ini.
Menurut Pradi Supriatna, langkah yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi sangat tepat, mengingat selama ini banyak orangtua siswa yang terkendala soal administrasi saat proses pendaftaran siswa baru. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang tidak lengkap atau tidak valid, sehingga menghambat anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan.
“Selama ini, masalah administrasi sering menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Dengan kebijakan dari Pak Gubernur, hal tersebut bisa diatasi, karena negara harus hadir dalam sektor apapun, terutama dalam bidang pendidikan,” ungkap Pradi Supriatna, Selasa (8/7/2025).
Pradi menambahkan, Dedi Mulyadi telah memperlihatkan komitmen kuat dalam pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi anak yang terhambat untuk mengenyam pendidikan hanya karena masalah administratif.
Meskipun demikian, Pradi Supriatna menegaskan pentingnya administrasi yang benar dalam proses pendaftaran. Ia menyarankan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan kelengkapan dokumen, termasuk Kartu Keluarga, meski ada kebijakan yang memberikan kemudahan dalam penerimaan siswa baru.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, kemudahan administrasi adalah langkah positif. Namun, hal tersebut tidak boleh disalahgunakan. Semua data kependudukan tetap harus diurus dengan benar dan akurat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Pradi Supriatna juga menekankan perlunya penataan yang lebih baik terkait sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Barat, terutama di Kota Depok. Ia menyebutkan, meski kebijakan kemudahan administrasi sangat diperlukan, namun perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang proporsional dan sesuai dengan jumlah penduduk juga harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, keberadaan sekolah-sekolah negeri, khususnya SMA dan SMK, perlu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di setiap wilayah. Sebab, selama ini banyak sekolah yang mengalami kekurangan fasilitas, sehingga berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.
“Ke depan, kita harus merencanakan pembangunan sekolah dengan lebih matang. Tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan berkualitas,” ujar Pradi.
Lebih lanjut, Pradi Supriatna berharap agar kebijakan mengenai pendidikan ini segera diikuti dengan regulasi yang jelas dan teknis dari Sekretariat Daerah Jawa Barat. Dengan demikian, proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini bisa segera direalisasikan dengan lancar.
“Semua ini harus disertai dengan regulasi yang jelas agar kebijakan tersebut bisa segera diterapkan. Saya berharap pihak pemerintah segera menindaklanjuti dengan membuat aturan yang sesuai,” harap Pradi.
Di akhir pernyataannya, Pradi menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayah Jawa Barat.
ChatGPT bilang:
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Dinilai Tepat, Pradi Supriatna: Tak Ada Lagi Anak Terkendala Pendidikan
DEPOK, INDORAYA TODAY – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menjamin pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi saat menghadiri kegiatan Abdi Nagri Nganjang Ka Warga di Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, baru-baru ini.
Pradi menilai kebijakan Gubernur Dedi sangat tepat, mengingat selama ini banyak orangtua siswa yang terkendala administrasi dalam proses pendaftaran siswa baru. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidaklengkapan atau ketidakvalidan Kartu Keluarga (KK), yang menghambat anak-anak untuk mengakses pendidikan.
“Selama ini, administrasi sering menjadi hambatan bagi anak-anak dalam melanjutkan pendidikan. Dengan kebijakan dari Pak Gubernur, hal ini bisa diatasi. Negara harus hadir dalam sektor apapun, terutama pendidikan,” ujar Pradi Supriatna, Selasa (8/7/2025).
Politikus Gerindra ini menambahkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dengan kebijakan tersebut, Pradi berharap tidak ada lagi anak yang terhalang untuk mengenyam pendidikan hanya karena masalah administratif.
Namun, meski kebijakan ini mempermudah proses administrasi, Pradi menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen yang sah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan validitas data, seperti Kartu Keluarga, meski ada kemudahan dalam penerimaan siswa baru.
“Seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur, kemudahan administrasi adalah langkah positif, tetapi jangan disalahgunakan. Semua data kependudukan tetap harus diurus dengan benar dan akurat,” tegasnya.
Selain itu, Pradi juga menyampaikan perlunya penataan yang lebih baik terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Kota Depok. Menurutnya, meskipun kemudahan administrasi sangat diperlukan, perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan jumlah penduduk juga harus menjadi perhatian serius.
“Kita harus merencanakan pembangunan sekolah dengan lebih matang, tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan berkualitas,” ujarnya.
Pradi juga berharap agar kebijakan ini diikuti dengan regulasi yang jelas dari Sekretariat Daerah Jawa Barat. Dengan begitu, proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini dapat dilaksanakan dengan lancar.
“Semua ini harus diiringi dengan regulasi yang jelas agar kebijakan tersebut bisa segera diterapkan. Saya berharap pemerintah segera menindaklanjuti dengan membuat aturan yang sesuai,” harapnya.
Di akhir pernyataannya, Pradi menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia. Ia berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Barat.
Tinggalkan Balasan