DEPOK, INDORAYA TODAY – Anggota DPRD Kota Depok dari PAN, Igun Sumarno, menyambut baik rencana Pemerintah Kota Depok yang akan merintis sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan solusi konkret atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri di wilayahnya.

“Prinsipnya itu ide yang baik. Saya sudah berbicara dengan Pak Wali Kota dan beberapa teman di dewan. Ini solusi terbaik menurut kami,” kata Igun, Rabu (18/6/2025).

Menurut Igun, langkah tersebut akan memberi ruang bagi siswa yang benar-benar tidak tertampung di sekolah negeri, terutama mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun, ia menekankan pentingnya pemerataan dan penentuan sekolah per kelurahan atau kecamatan agar lebih tepat sasaran.

“Sekolah mana saja yang jadi rintisan itu perlu segera diputuskan, sebaiknya mewakili setiap kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.

Politisi PAN itu juga mengingatkan agar program ini memprioritaskan warga Depok yang tercatat secara administratif. Ia khawatir jika tidak diatur dengan baik, jatah pendidikan gratis justru dimanfaatkan oleh warga dari luar daerah.

“Yang wajib didahulukan ya warga Depok, jangan sampai jatah anak-anak Depok diambil orang luar. Harus ada sistem yang jelas,” tegasnya.

Sebagai partai pengusung pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, Igun menilai program ini selaras dengan visi mereka dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang belajar di sekolah negeri menjadi alasan utama digagasnya sekolah swasta gratis. Ia mengatakan banyak orang tua berharap anaknya bisa bersekolah di negeri, namun tidak semuanya bisa ditampung.

“Kami tidak bisa menampung semua karena keterbatasan sekolah negeri,” ujar Supian saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia di Alun-Alun Depok, akhir pekan lalu.

BACA JUGA:  Antusiasme Masyarakat Tinggi, Qonita: Lebaran Depok Jadi Simbol Kebersamaan

Supian juga menyebut rencana ini merupakan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong pendidikan gratis tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta.

Saat ini, Pemkot Depok sedang menghitung kebutuhan anggaran. Berdasarkan perhitungan sementara, biaya SPP per siswa di sekolah swasta diperkirakan sekitar Rp 250.000 per bulan. Pemerintah menargetkan bisa menampung sekitar 5.000 siswa di luar kuota sekolah negeri.

“Target kami satu atau dua sekolah per kelurahan. Ini untuk menjangkau semua wilayah,” tutur Supian.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak di Depok mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. “Jika tidak bisa masuk negeri, maka diarahkan ke swasta yang digratiskan,” pungkasnya.