DEPOK, INDORAYA TODAY – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Hamzah, menegaskan komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia mengungkapkan strategi dan langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Kota Depok mampu mencapai target Rp3 triliun pada tahun 2026.
Menurut Hamzah, langkah-langkah tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pajak dan retribusi, tetapi juga pada transparansi, efisiensi, dan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum digarap maksimal.
“Optimalisasi PAD bukan sekadar soal angka, tetapi soal tata kelola. Kita harus pastikan penerimaan daerah dikelola secara transparan, berbasis digital, dan berkeadilan untuk masyarakat,” ujar Hamzah, Kamis (23/10/2025).
Hamzah menyoroti pentingnya transformasi kelembagaan, dari sekadar Badan Keuangan Daerah menjadi lembaga yang lebih fokus pada pengelolaan pendapatan. Selain itu, digitalisasi sistem pajak dan retribusi menjadi kunci utama untuk menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Masih ada potensi kebocoran, terutama di sektor parkir dan retribusi. Karena itu, sistem digital harus segera diimplementasikan. Ini bukan sekadar kemajuan teknologi, tapi keharusan untuk membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Langkah konkret lain yang diungkap Hamzah adalah audit menyeluruh terhadap potensi pajak dan retribusi, termasuk pembaruan database wajib pajak dan aset daerah. Ia juga menekankan perlunya penataan ulang aset daerah yang belum dimanfaatkan untuk menjadi sumber PAD baru melalui skema kerja sama yang transparan.
Selain itu, Hamzah juga mendorong kebijakan insentif dan edukasi pajak bagi masyarakat. Ia menilai, kepatuhan pajak tidak bisa tumbuh tanpa rasa percaya dan pemahaman tentang manfaat pajak bagi pembangunan kota.
“Bila masyarakat merasa dipermudah dan transparan, kepatuhan akan meningkat. Edukasi dan insentif itu penting agar warga melihat pajak bukan sebagai beban, tapi kontribusi bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap seluruh penerimaan daerah. Monitoring harus dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran atau pungutan liar di lapangan.
“Transparansi dan integritas harus jadi pondasi. Kita ingin PAD Depok tumbuh, tapi dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Hamzah.
Tinggalkan Balasan