INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Pembahasan Hunian Tetap Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (26/12/2025).
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” tutur Tito dalam keterangannya yang diterima INDORAYATODAY.
Ia menjelaskan, lahan clear and clean yang dimaksud adalah lahan dengan status hukum yang jelas, aman secara administratif, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap terhubung dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti akses pasar, sekolah, logistik, dan tempat ibadah.
Tito mengungkapkan, pemerintah bersama sejumlah pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, saat ini bergotong royong membangun 2.600 unit hunian tetap bagi korban bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Menurut Tito, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam menyiapkan data korban serta lahan yang siap bangun. Ia menyebutkan, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Langkah serupa, kata dia, akan segera menyusul di Aceh dan Sumatera Barat seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh dan Sumbar,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit hunian yang lebih besar. Dengan demikian, seluruh korban terdampak diharapkan tetap dapat tertangani.
Tito turut meminta para gubernur dan kepala daerah di wilayah terdampak untuk segera mendata kerusakan rumah kategori ringan dan sedang secara rinci, by name by address, dan menyerahkannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diverifikasi.
“Supaya BNPB segera melakukan verifikasi, setelah itu langsung diberikan bantuan,” kata Tito.
Ia menegaskan, akurasi data dan kesiapan lahan menjadi kunci utama percepatan pembangunan hunian pascabencana, sehingga masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman. ***
Tinggalkan Balasan