INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran sekitar Rp20 miliar guna mendukung penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian dan lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, Selasa (30/12/2025).
“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN, karena anggarannya sudah tersedia,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, terdapat satu pos anggaran di lingkungan IPDN yang saat ini masih diblokir. Meski nilainya relatif kecil dibandingkan kebutuhan nasional, Tito menilai dana tersebut sangat berarti untuk mendukung operasional Praja IPDN selama satu bulan ke depan.
“Cuma ada satu yang dibintangi, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp20-an miliar, tapi satu bulan sangat berarti,” kata Tito.
Tito menyampaikan, Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah yang sempat lumpuh akibat bencana, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Penugasan awal direncanakan berlangsung selama satu bulan, dimulai pada 3 Januari 2026.
“Kalau sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat, yaitu Aceh Utara. Tugas utama mereka satu bulan,” ujarnya.
Selain mendukung administrasi pemerintahan, Praja IPDN juga akan terlibat langsung dalam pembersihan kantor-kantor pemerintahan desa dan dinas yang hingga kini masih tertutup lumpur. Tito menyebut, sejumlah balai desa dan gedung pemerintahan belum dapat difungsikan akibat dampak banjir dan tanah longsor.
“Sampai hari ini masih banyak balai desa dan kantor dinas yang tidak bisa dipakai karena tertutup lumpur. Fokus kami adalah menghidupkan kembali pemerintahan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Praja IPDN akan bekerja bersama personel TNI dan Polri yang telah lebih dahulu diterjunkan ke wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang. Tito mencatat, saat ini terdapat hampir 3.000 personel TNI dan lebih dari 1.000 personel Polri yang bertugas di wilayah tersebut.
“Kami akan mengirimkan sekitar 1.100 Praja IPDN tingkat IV. Kami anggap ini sebagai KKN bagi mereka dan masuk dalam kurikulum pendidikan,” pungkas Tito.
Permintaan pembukaan blokir anggaran IPDN menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera melalui penguatan kembali fungsi pemerintahan daerah. Dengan dukungan lintas kementerian serta kolaborasi TNI, Polri, dan Praja IPDN, pemerintah berharap layanan publik di wilayah terdampak dapat segera pulih dan berjalan normal. ***
Tinggalkan Balasan