INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menegaskan penataan skema Universal Health Coverage (UHC) yang disertai pemadaman data kepesertaan tertentu bukan bentuk pengurangan hak layanan kesehatan masyarakat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Depok, Siswanto, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah korektif untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Kami mengimbau seluruh stakeholder agar tidak memperkeruh suasana. Penataan UHC ini perlu dipahami secara utuh dan disampaikan kepada masyarakat dengan narasi yang menenangkan,” ujarnya, Rabu (4/1/2026).
Ia menjelaskan pemadaman data yang dilakukan berupa penonaktifan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan daerah berdasarkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data.
Menurut Siswanto, langkah tersebut bertujuan memastikan anggaran layanan kesehatan benar-benar menyasar kelompok prasejahtera yang berhak menerima bantuan.
PKB juga mendorong masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke atas untuk berpartisipasi dalam kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
“Kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas diharapkan dapat berperan aktif dalam kepesertaan BPJS mandiri agar sistem jaminan kesehatan tetap berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menyebut penataan UHC mulai menunjukkan tren positif, salah satunya meningkatnya keaktifan kepesertaan BPJS mandiri setelah kebijakan diterapkan.
Meski demikian, Siswanto menilai kritik terhadap kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan berbasis data dan fakta.
“Kita tunggu data resmi dari BPJS Kesehatan agar pembahasan UHC berdiri di atas fakta, bukan spekulasi,” ujarnya.
Fraksi PKB DPRD Depok memastikan warga desil 1 hingga desil 5 tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah daerah. Penataan UHC dinilai sebagai upaya memperkuat sistem jaminan kesehatan agar lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. ***
Tinggalkan Balasan