INDORAYATODAY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran menterinya untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kepala Negara menekankan agar tidak ada lonjakan harga yang membebani masyarakat menyambut Tahun Baru Imlek, Ramadan, hingga Hari Raya Nyepi yang akan datang.
Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa perintah tersebut merupakan arahan langsung dari “Panglima Tertinggi”. Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi adanya spekulasi harga di pasar.
“Kemarin kami dipanggil menghadap Bapak Presiden. Beliau menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadan, Hari Nyepi, dan Imlek. Pesannya jelas, tidak boleh ada harga naik,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).
Amran mengingatkan para pengusaha dan pedagang agar patuh pada aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja memainkan harga demi keuntungan pribadi.
Menurut Amran, menjaga stabilitas harga adalah bentuk penghormatan terhadap 286 juta penduduk Indonesia yang akan merayakan hari besar keagamaan. “Ikuti aturan. Kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Kami meminta dengan segala kerendahan hati agar harga diturunkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena ulah segelintir pihak,” tegasnya.
Pemerintah bercermin pada pengalaman tahun lalu di mana harga pangan relatif stabil. Meski terdapat kenaikan pada satu atau dua komoditas strategis, koordinasi lintas sektoral diharapkan mampu memitigasi risiko serupa pada tahun ini.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Bapanas mengencangkan kebijakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar secara masif. Pemerintah menargetkan pelaksanaan GPM di 1.546 titik di seluruh penjuru Indonesia selama periode Januari hingga Februari 2026.
Hingga Januari 2026, sebanyak 328 titik telah terlaksana, sementara 1.218 titik lainnya dikebut agar rampung sebelum akhir Februari. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa strategi pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi pasar tunggal.
“Selain GPM, kami mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras medium melalui Bulog. Kami juga menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna memastikan pasokan mengalir lancar dari daerah surplus ke daerah defisit,” urai Ketut.
Sinergi antara ketegasan regulasi dan kelancaran distribusi ini diharapkan menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum hari besar keagamaan, sekaligus menjaga inflasi pangan tetap berada dalam kendali pemerintah.
Tinggalkan Balasan