INDORAYATODAY.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Tak sekadar melakukan pemulihan, Bappenas memproyeksikan Sumbar sebagai provinsi percontohan dalam implementasi manajemen bencana yang terintegrasi di Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan Rachmat Pambudy saat menerima kunjungan kerja Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappenas menyatakan pihaknya sedang menyusun rencana induk (master plan) sebagai fondasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di wilayah terdampak.
Kepala Bappenas menekankan bahwa salah satu pilar utama transformasi penanganan bencana di Sumbar adalah penguatan sistem peringatan dini (early warning system). Rachmat menginginkan adanya keterhubungan yang kuat antara instrumen teknologi dengan aksi cepat di lapangan.
“Kami berniat menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah percontohan model penanganan bencana. Fokus kami adalah memastikan peringatan dini berfungsi maksimal dan diikuti dengan kesiapsiagaan masyarakat,” ujar Rachmat Pambudy.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pelibatan pusat studi kebencanaan dari perguruan tinggi menjadi langkah krusial. Rachmat juga mendorong integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional, guna memperkuat ketangguhan masyarakat akar rumput.
Sejalan dengan visi Kepala Bappenas, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai daerah proyek percontohan (pilot project) pengembangan “Satu Data Kebencanaan Indonesia”. Data yang valid dan terintegrasi ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional ke depan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan mulai berjalan pada April 2026, setelah masa transisi berakhir. Proses ini akan dilakukan secara sistematis,” jelas Medrilzam.
Di sisi lain, Kepala Bappenas memberikan perhatian pada aspek mitigasi ekologis, termasuk penguatan tata ruang berbasis peta zona rawan bencana dan strategi perhutanan sosial. Program pemulihan ini tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, tetapi juga sektor ekonomi berkelanjutan melalui penguatan UMKM dan sektor pertanian agar dapat menekan dampak sosial pascabencana.
Dengan sinergi kuat antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi, Sumatera Barat diharapkan bertransformasi menjadi provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.
Tinggalkan Balasan