INDORAYATODAY.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penanganan persoalan nutrisi di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan semua pihak.
Hal ini disampaikan Rachmat Pambudy dalam agenda Scaling Up Nutrition Annual Meeting (SUNAM) 2025 yang mengusung tema “Penguatan Ekosistem Gizi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
“Scale Up Nutrition (SUN) bukan hanya urusan pemerintah. Ini adalah gerakan kolektif yang harus dikerjakan bersama, dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, serta akademisi,” ujar Rachmat Pambudy.
Meskipun data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 19,8 persen dari 21,5 persen di tahun sebelumnya, Indonesia masih menghadapi tantangan triple burden of malnutrition, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat mikro.
Tantangan ini terlihat dari peningkatan angka obesitas dewasa hingga 23 persen serta tingginya anemia pada remaja dan ibu hamil.
Menteri PPN menegaskan bahwa tingginya angka stunting mencerminkan kegagalan negara dalam mengatasi persoalan dasar penduduknya.
“Karena itu, kita harus membangun ekosistem gizi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju 2045: Nutrition for Growth, atau Gizi untuk Pembangunan,” ucapnya.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan kesehatan akan berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat dan pembudayaan hidup sehat.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menambahkan bahwa perbaikan gizi memerlukan sinergi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi multi pihak.
“Perbaikan gizi adalah investasi jangka panjang. Kita harus memastikan setiap inovasi dan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia,” kata Pungkas.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappenas turut memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Maluku Utara sebagai daerah terbaik dalam pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Tinggalkan Balasan