INDORAYATODAY.COM – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mendesak percepatan reformasi total pada tata kelola data nasional untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), akurasi penyaluran empat program bansos besar terus menurun, dari target 57 persen menjadi rata-rata hanya 41,5 persen pada tahun 2023.
“Kondisi ini menunjukkan masih tingginya inclusion error (salah sasaran) dan exclusion error yang harus segera diperbaiki,” ungkap Rachmat Pambudy dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Bappenas mendorong langkah mendasar, yaitu:
Single Data Entry dan Single Identity Number (SIN): Menerapkan sistem di mana satu individu hanya memiliki satu data terverifikasi sesuai identitas dan karakteristik. Sistem ini menjadi fondasi kedaulatan data nasional.
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI): AI akan menjadi instrumen penting untuk mencegah pemalsuan dan perpindahan identitas penerima, seperti yang sudah diterapkan di berbagai negara maju.
“Ini adalah langkah besar, langkah strategis, sekaligus langkah bersejarah yang mencatat babak baru dalam mewujudkan kedaulatan data,” ucap Menteri PPN.
Sebagai langkah konkret, Bappenas berperan sebagai koordinator dalam orkestrasi kesatuan data nasional melalui inisiatif Satu Data Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Transformasi digital dan integrasi sistem lintas lembaga ini, menurut Rachmat, merupakan fondasi bagi Indonesia yang berdaulat dan maju.
Tinggalkan Balasan