Jakarta, Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, KSOP Kelas III Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Balai Taman Nasional Komodo, dan seluruh pemangku kebijakan,
Saya menulis ini bukan sebagai pengamat dari kejauhan. Saya hidup di dunia laut, tumbuh bersama disiplin keselamatan selam, dan mencintai Komodo bukan sebagai destinasi, melainkan sebagai rumah bagi ekosistem dan manusia yang menggantungkan hidup padanya. Karena inilah saya merasa perlu memberi sekadar sumbangsih.
Labuan Bajo berdetak mengikuti irama ombak.
Setiap perjalanan ke Rinca, Padar, Pink Beach, hingga titik selam seperti Shotgun dan Tatawa Besar, selalu dimulai dari dermaga. Kapal bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah nadi ekonomi, penghubung mimpi wisatawan dengan realitas alam.
Ketika pasca kecelakaan KM Putri Sakinah seluruh pelayaran dihentikan lebih dari satu bulan dengan satu kata alasan, yaitu cuaca, yang terhenti bukan hanya kapal. Yang terhenti adalah denyut ekonomi, harapan pekerja harian, dan reputasi destinasi yang sedang dibangun.
Benar, awal Januari angin mengamuk dan hujan mengguyur deras. Namun hari-hari berikutnya menghadirkan pagi yang terang dan laut yang relatif bersahabat hingga sore. Namun larangan tetap diperpanjang tanpa ruang dialog.
Kebijakan yang menyamaratakan risiko justru mengaburkan inti persoalan. Sebagian besar insiden laut di kawasan ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan persoalan teknis: mesin yang lalai dirawat, prosedur yang diabaikan, standar yang longgar. Namun yang dihentikan adalah semuanya — tanpa diferensiasi, tanpa evaluasi terbuka.
Ketika ketakutan menjadi dasar kebijakan, rasionalitas sering kali tersingkir.
Selama lebih dari satu bulan, Labuan Bajo seperti menahan napas.
Pekerja bertahan dengan tabungan yang menipis.
Pengusaha menanggung gelombang pengembalian pembayaran yang sudah diterima, atau sering disebut refund.
Biaya operasional tetap berjalan meski kapal bersandar.
Dalam situasi tertekan, yang pertama kali dikorbankan sering kali adalah perawatan. Padahal justru disanalah fondasi keselamatan dibangun. Kapal yang terlalu lama diam tanpa sistem perawatan yang disiplin tidak otomatis menjadi lebih aman. Ia bisa menjadi bom waktu.
Ironisnya, kebijakan atas nama keselamatan berpotensi menunda masalah bukan menyelesaikannya.
Sejak abad ke-19, wilayah ini dikenal sebagai Laboean Badjo — tempat berlabuh orang Bajo, pelaut-pelaut tangguh yang membaca angin seperti kita membaca kalimat. Kapten-kapten lokal hari ini mewarisi intuisi yang sama. Mereka tahu kapan laut harus dihormati, kapan perjalanan harus ditunda, dan kapan layar bisa kembali dibentangkan.
Tak ada pelaut yang ingin menantang maut, mereka pun memiliki keluarga yang menunggu di darat.
Keselamatan Bukan Tentang Menghentikan Segalanya
Di dunia selam, kami diajarkan satu prinsip sederhana: risiko tidak bisa dihapus, tetapi bisa dikelola. Sejak level dasar, setiap penyelam dibiasakan untuk memeriksa ulang, merencanakan, dan berani membatalkan jika kondisi tak layak.
Divers Alert Network selama puluhan tahun membangun sistem tanggap darurat global bukan dengan meniadakan risiko, melainkan dengan mengelolanya secara disiplin. Protokol yang jelas, koordinasi lintas pihak, dan kesiapan respons membuat ribuan insiden dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Labuan Bajo membutuhkan pola pikir yang sama: bukan reaktif, melainkan sistemik.
Jalan yang Lebih Arif
Jika kita sungguh ingin menjadikan Labuan Bajo destinasi premium, maka standar keselamatannya pun harus premium — terukur, transparan, dan kolaboratif.
Pertama, parameter cuaca yang terbuka.
Tetapkan ambang batas angin, tinggi gelombang, dan visibilitas berdasarkan data meteorologi dan observasi lapangan. Publikasikan secara rutin. Kejelasan membangun kepercayaan; ketidakjelasan menumbuhkan spekulasi.
Kedua, diferensiasi berbasis kelayakan kapal. Lakukan inspeksi mesin, alat keselamatan, dan kompetensi kru secara konsisten. Kapal yang memenuhi standar diizinkan berlayar. Yang tidak, diperbaiki hingga layak. Keselamatan bukan soal melarang, melainkan menyaring dan mengedukasi.
Ketiga, pusat koordinasi darurat yang terintegrasi. Jaringan komunikasi sudah ada — seluler, radio VHF, komunitas pelaku wisata yang solid. Yang dibutuhkan adalah komando yang jelas dan prosedur terpadu.
Keempat, penguatan kapasitas pelaku wisata.
Pelatihan pertolongan pertama, evakuasi laut, dan manajemen insiden harus menjadi standar, bukan pilihan. Penolong pertama hampir selalu adalah mereka yang berada di lokasi.
Kelima, pelibatan formal komunitas lokal.
Instruktur selam, pemandu, dan relawan telah berkali-kali membuktikan solidaritasnya saat terjadi krisis yang membutuhkan relawan. Beri mereka struktur, legalitas, dan ruang partisipasi. Kolaborasi adalah kekuatan, bukan ancaman.
Kecelakaan mungkin tak pernah bisa dihapus sepenuhnya.
Namun ketidaksiapan adalah pilihan.
Destinasi kelas dunia tidak diukur dari labelnya, melainkan dari cara ia mengelola risiko dan merawat kepercayaan. Laut akan selalu berubah; kebijakan pun harus lentur mengikuti data dan realitas, bukan sekadar ketakutan.
Laut bukan musuh.
Cuaca bukan kambing hitam abadi.
Yang paling berbahaya adalah sistem yang tidak dibangun dengan kesungguhan.
Saya menulis ini dengan harapan: semoga kita berani bergerak dari kebijakan yang menyamaratakan menuju tata kelola yang berkeadilan dan berbasis risiko. Karena Labuan Bajo bukan sekadar panggung pariwisata. Ia adalah masa depan ekonomi daerah, martabat masyarakat pesisir, dan wajah Indonesia di mata dunia.
Dan masa depan, seperti laut, hanya bisa dihadapi dengan kesiapan — bukan dengan ketakukan. Ini era kolaborasi, bukan era mau menang sendiri. (Bayu Wardoyo)
Bayu Wardoyo adalah seorang pakar dan pemerhati kecelakaan selam. Pendiri IDRT (Indonesia Divers Rescue Team), perkumpulan relawan penyelam mitra resmi BASARNAS untuk operasi SAR bawah air. Saat ini menjabat sebagai Indonesia Country Manager untuk DAN (Divers Alert Network), sebuah badan keselamatan penyelam yang berpusat di Amerika Serikat.
Tinggalkan Balasan