INDORAYATODAY.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni, menyampaikan lima cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Ballroom Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (4/5/2026).
“Dalam rangka peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah, ada lima cara yang bisa kita lakukan,” ujarnya.
Fatoni menjelaskan bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
Pertama, melakukan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah didorong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, antara lain dengan memperkuat pengawasan, memasang alat perekam transaksi, memperluas layanan pembayaran pajak, serta menggali potensi pajak dan retribusi baru sesuai ketentuan.
Selain itu, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi perlu diperkuat agar kebocoran dapat ditekan, pelayanan menjadi lebih mudah, lebih efektif, efisien, dan pendapatan daerah dapat dipantau secara real-time.
Kedua, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fatoni mengatakan masih banyak BUMD yang belum mampu memberikan dividen kepada daerah. Dari 1.097 BUMD di seluruh Indonesia, kurang dari setengahnya yang dapat memberikan keuntungan.
Karena itu, daerah diminta memperkuat BUMD sesuai potensi masing-masing, memilih pengurus yang profesional, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Daerah yang belum memiliki BUMD disarankan membentuk unit seperti BUMD pangan, pariwisata, air minum, hingga energi.
Ketiga, daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Fatoni, BLUD seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara lebih fleksibel dan profesional.
“Kalau BLUD kinerjanya baik, ia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menghasilkan pendapatan sehingga beban APBD berkurang,” ujarnya.
Keempat, creative financing dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah daerah diminta menginventarisasi aset yang dimiliki dan memanfaatkannya secara produktif, baik melalui kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, maupun penjualan aset yang tidak lagi digunakan.
Kelima, daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD. Menurut Fatoni, CSR akan lebih efektif jika dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan diarahkan untuk program prioritas seperti penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, daerah didorong memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, hingga penyediaan pelayanan lainnya dengan sumber pembiayaan dari badan usaha.
Fatoni mencontohkan salah satu daerah yang memanfaatkan KPDBU untuk pembangunan penerangan jalan. Proyek yang semula membutuhkan waktu hingga 10 tahun dengan anggaran besar dapat dipercepat. Dampaknya, keamanan meningkat, daerah terang, UMKM tumbuh, ekonomi berkembang, bahkan pajak penerangan jalan bisa berkurang karena menggunakan sel surya (solar cell).
Sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan adalah optimalisasi zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dana tersebut dapat diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Lanjut Fatoni, pembiayaan juga dapat dilakukan melalui pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan sukuk daerah, terutama untuk membiayai proyek-proyek produktif dan infrastruktur. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan sesuai ketentuan agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Terakhir, kerja sama antardaerah juga perlu diperkuat, terutama untuk pengembangan kawasan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, hingga pembangunan infrastruktur yang melibatkan lebih dari satu wilayah.
“Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, baik dengan badan usaha, pemerintah daerah lain, maupun sumber pembiayaan di luar APBD,” pungkas Fatoni.(*)
Tinggalkan Balasan