INDORAYATODAY.COM – Di tengah ketergantungan warga penyangga yang semakin tinggi terhadap transportasi publik, kabar kurang sedap berembus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pemprov DKI kini tengah menggodok rencana kenaikan tarif layanan bus Transjabodetabek dengan alasan beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai terlampau besar.
Rencana kebijakan ini dinilai ironis dan berpotensi memukul kantong para komuter, terutama warga Depok. Pasalnya, data terbaru menunjukkan volume pengguna Transjabodetabek dari wilayah Depok dan sekitarnya justru sedang mengalami lonjakan yang sangat signifikan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif untuk sejumlah koridor, termasuk rute premium SH2 (Blok M–Bandara Soekarno-Hatta), bakal segera diputuskan dalam waktu dekat.
“Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar,” ujar Pramono di Matraman, Jakarta Timur, dikutip Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan data dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), jumlah pengguna yang memanfaatkan koridor penghubung wilayah Depok ke Jakarta terus merangkak naik sepanjang medio Maret hingga April 2026.
Sebagai contoh, koridor D21 yang melayani rute Universitas Indonesia (UI) menuju Lebak Bulus sukses memegang predikat sebagai salah satu jalur terpadat. Jumlah penumpangnya melonjak tajam dari 245.867 pelanggan pada Maret menjadi 315.768 pelanggan pada April 2026.
Tren pertumbuhan yang sama juga terjadi pada koridor D11 (Depok–Cawang Sentral via Cibubur). Jalur ini mencatatkan kenaikan volume pengguna dari 109.953 pelanggan pada Maret menjadi 134.672 pelanggan pada April 2026.
Lonjakan angka ini menjadi bukti sahih bahwa integrasi antarmoda—seperti interkoneksi halte Transjakarta dengan jaringan MRT Jakarta dan LRT—telah berhasil memikat warga Depok untuk beralih dari kendaraan pribadi demi mengejar kepastian waktu perjalanan ke tempat kerja.
Namun, loyalitas publik ini justru direspons pemerintah dengan rencana penguncian tarif baru yang lebih mahal.
Tinggalkan Balasan