INDORAYATODAY.COM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
Langkah strategis ini ditempuh dengan menggenjot produksi dalam negeri guna mempercepat swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sudaryono menyatakan, pemerintah membidik penghentian total impor sejumlah komoditas strategis, seperti beras, jagung, dan gula. Sementara untuk komoditas pangan lainnya, ketergantungan impor akan dipangkas secara bertahap.
“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya,” ujar Sudaryono di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (28/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono di sela-sela pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, ia menyebut kebijakan ini menjadi pilar utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani.
Menurut Sudaryono, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari lonjakan angka produksi, melainkan dari membaiknya pendapatan para petani di lapangan. Ia menekankan bahwa petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan dampak positif dari kebijakan sektor agraria ini.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan sarana produksi, meningkatkan produktivitas hasil panen, serta mengawal stabilitas harga komoditas agar tetap menguntungkan petani.
“Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera. Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya,” tegas Sudaryono.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus memperkuat dukungan melalui penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga pengawasan harga jual pascapanen demi mewujudkan swasembada yang berkelanjutan.
Sudaryono mengklaim, saat ini sejumlah komoditas pangan nasional sejatinya telah mencapai status swasembada bahkan surplus. Komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, hingga bawang merah.
Di sisi lain, Sudaryono juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan petani kelapa sawit, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Ia menginstruksikan seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga crude palm oil (CPO) dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi,” pungkasnya.
Guna memastikan kebijakan berjalan efektif, Sudaryono membuka ruang komunikasi langsung bagi para petani untuk melaporkan kendala di lapangan, baik terkait irigasi, pupuk, maupun benih, agar dapat segera direspons oleh kementerian. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan HKTI dinilai menjadi kunci utama kokohnya kedaulatan pangan nasional.
Tinggalkan Balasan