DEPOK, INDORAYA TODAY – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan terus menuai beragam tanggapan.
Kali ini, sikap tegas datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan atau PDIP) Kota Depok.
Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP yang juga Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Imam Turidi, menegaskan substansi pembangunan jauh lebih penting dibanding perubahan nama provinsi.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.
“Apapun nama provinsinya, yang paling penting adalah hadirnya kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat,” kata Imam Turidi, Minggu (5/7/2026).
Imam menilai, apabila usulan tersebut benar-benar akan diwujudkan, prosesnya harus melalui pembahasan yang matang.
Dia menegaskan seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan kajian tersebut.
Mulai dari akademisi, budayawan, pemerintah hingga berbagai unsur masyarakat lainnya.
“Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada aspek emosional atau simbolik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Jawa Barat menerima usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan.
Usulan itu disampaikan sejumlah akademisi, tokoh, dan budayawan dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026).
Kini, sikap PDIP Depok menambah daftar pandangan yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding sekadar perubahan identitas daerah.
Tinggalkan Balasan