INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda dinilai belum menjadi prioritas untuk dibahas. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, meminta pemerintah daerah lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pradi mengatakan, Jawa Barat saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama kondisi fiskal daerah yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, menurutnya, energi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sebaiknya difokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar.
“Jabar tengah menghadapi tantangan fiskal. Karena itu perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya difokuskan pada upaya menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Pradi Supriatna, Minggu (5/7/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menilai belum ada urgensi yang mengharuskan perubahan nama provinsi dilakukan dalam waktu dekat. Di tengah kondisi keuangan daerah, masih banyak agenda pembangunan yang dinilai lebih mendesak.
“Belum saatnya mengganti atau mengubah nama Jabar. Kita harus melihat urgensinya apa. Di tengah kondisi defisit fiskal daerah, masih banyak persoalan jauh lebih penting untuk jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut Pradi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan hingga percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengaku menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, khususnya di wilayah Depok dan Bekasi, terkait munculnya wacana perubahan nama provinsi tersebut.
Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, masyarakat di wilayah barat Jawa Barat justru merasa semakin diperhatikan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Karena itu, ia tidak melihat adanya persoalan identitas yang mendesak sehingga perubahan nama provinsi perlu dilakukan.
“Di bawah kepemimpinan Kang Dedi, masyarakat yang berada di wilayah barat Jabar merasa diakui. Karena itu saya melihat tidak ada persoalan mendesak terkait identitas daerah yang mengharuskan nama provinsi diubah,” katanya.
Pradi menambahkan, keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan karakter masyarakat merupakan kekuatan yang selama ini menjadi identitas Jawa Barat. Menurutnya, kekayaan tersebut perlu dijaga tanpa harus terburu-buru mengubah nama provinsi.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok itu berharap pemerintah daerah bersama DPRD lebih memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti memperbaiki kondisi fiskal, meningkatkan kesejahteraan warga, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan