INDORAYATODAY.COM – Para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah menggelar pertemuan strategis untuk membahas rancangan penyempurnaan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Salah satu poin utama yang telah disepakati bersama adalah penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengonfirmasi pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah. Dari pihak Partai Gerindra, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad hadir mewakili partai.
“Beberapa ketua umum partai berkumpul membicarakan hal-hal yang perlu diselaraskan dalam RUU Pemilu. Salah satu hal yang disepakati bersama adalah angka parliamentary threshold sebesar 5 persen,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sugiono menjelaskan, kesepakatan angka ambang batas 5 persen ini sejalan dengan pandangan mayoritas partai di koalisi pemerintah, termasuk Partai Golkar dan PKS.
Selain membahas ambang batas parlemen, pertemuan pimpinan parpol koalisi tersebut menyoroti upaya mewujudkan sistem pemilu yang lebih efisien dan efektif.
Reformasi aturan pemilu diarahkan agar penyaluran aspirasi politik masyarakat tidak terbuang sia-sia.
“Intinya adalah bagaimana pemilu ke depan bisa lebih efisien, efektif, serta bagaimana suara rakyat dapat terakomodasi dengan baik dalam sistem keterwakilan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.
Pertemuan jajaran pimpinan parpol koalisi pemerintah ini berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India.
Melalui kesepakatan awal terkait RUU Pemilu ini, koalisi pemerintah berharap proses penyusunan regulasi pemilu di DPR dapat berjalan lebih solid, terarah, dan transparan.
Pihak Gerindra dan koalisi optimistis penyempurnaan UU Pemilu ini tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, tetapi juga menciptakan iklim demokrasi yang lebih matang, efisien secara anggaran, serta mampu menjaga legitimasi suara pemilih pada pemilu mendatang.
Tinggalkan Balasan