INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala desa atau keuchik di Aceh mengambil peran aktif dalam pendataan warga terdampak banjir bandang dan longsor. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penyaluran bantuan pemerintah bagi para pengungsi.
Permintaan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (01/01/2025). Ia menegaskan, keuchik diminta bertanggung jawab mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah, termasuk hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta dana tunggu hunian (DTH).
Tito menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan solusi atas kendala pendataan penerima bantuan yang selama ini tersendat. Salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya warga yang kehilangan dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), saat bencana terjadi.
“Kita ambil jalan pintas, keuchik saja yang bertanggung jawab. Keuchik membuat daftar kerusakan ringan, sedang, berat, yang penting betul-betul diyakini itu,” ujar Tito.
Menurut dia, daftar tersebut kemudian diserahkan kepada bupati setempat. Selanjutnya, bupati akan dibantu oleh Kapolres dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan pengecekan silang agar data penerima bantuan benar-benar akurat.
Tito menilai, mekanisme ini dapat mempercepat proses verifikasi tanpa harus menunggu kelengkapan dokumen administrasi yang hilang akibat bencana. Dengan begitu, bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan agar para pengungsi tidak terlalu lama bertahan di posko pengungsian. Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sekitar 60 persen pengungsi berpotensi langsung direlokasi ke hunian yang lebih layak apabila pendataan segera diselesaikan.
Ia berharap Aceh dapat bergerak lebih cepat dalam menyerahkan data penerima bantuan, bahkan melampaui daerah lain yang telah lebih dahulu melakukannya. Tito menyebut Sumatra Barat dan Sumatra Utara sebagai contoh daerah yang relatif cepat dalam proses pendataan korban bencana.
Ia juga mengingatkan bahwa data penerima bantuan memiliki peran krusial karena menjadi dasar penyaluran bantuan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data tersebut juga digunakan oleh Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan tunai.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pendataan korban bencana di Aceh menjadi kunci penyaluran bantuan pemerintah. Dengan melibatkan keuchik sebagai penanggung jawab utama, pemerintah berharap proses relokasi pengungsi dan pemberian bantuan dapat segera dieksekusi tanpa terkendala persoalan administrasi. ***
Tinggalkan Balasan