DEPOK, INDORAYA TODAY – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, menyerap berbagai aspirasi krusial warga saat menggelar reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah keterbatasan program dana RW Rp300 juta dalam menjawab kebutuhan wilayah yang luas dan kompleks.
Dalam dialog bersama warga, Edi menerima banyak masukan terkait kondisi RW yang memiliki cakupan wilayah besar, bahkan mencapai 10 RT dalam satu RW. Dengan beban kebutuhan yang tinggi, dana RW dinilai belum cukup mengakomodasi seluruh prioritas pembangunan.
Edi menjelaskan, warga menyoroti kebutuhan infrastruktur yang memerlukan anggaran menengah hingga besar. Program-program tersebut dinilai sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan dana RW Rp300 juta yang bersifat terbatas dan menyeluruh.
Selain itu, aspirasi juga mengarah pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak termasuk dalam skema mandatory penggunaan dana RW. Padahal, menurut warga, perbaikan rumah menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah titik permukiman.
“Banyak usulan yang masuk terkait RTLH, drainase, hingga penerangan jalan lingkungan. Ini kebutuhan dasar warga yang tidak bisa ditunda,” ujar Edi, dalam kegiatan reses di RT 05 RW 15, Kelurahan Pancoran Mas, dikutip Sabtu (31/1/2026).
Menurut Edi, reses menjadi ruang strategis untuk memotret langsung kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan, aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai catatan, melainkan akan diperjuangkan dalam pembahasan perencanaan anggaran ke depan.
Ia menyebutkan, hasil reses ini akan menjadi dasar perencanaan program pembangunan untuk tahun anggaran 2027, khususnya untuk kegiatan yang tidak bisa ditopang oleh dana RW.
Edi juga menilai, perlu adanya fleksibilitas dan skema pendanaan alternatif agar kebutuhan infrastruktur skala menengah dapat diakomodasi tanpa membebani program dana RW yang sudah memiliki porsi tersendiri.
“Dana RW tetap penting, tapi tidak semua persoalan bisa diselesaikan di sana. Untuk kebutuhan tertentu, harus ada intervensi program lain dari pemerintah daerah,” kata Edi.
Sebagai wakil rakyat, Edi menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga agar masuk dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kota Depok, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Ia juga mendorong agar pembangunan berbasis kebutuhan wilayah terus diperkuat, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar menjawab persoalan warga di tingkat paling bawah.
Edi menilai, sinergi antara warga, RW, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Reses ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berangkat dari suara warga. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” pungkas Edi.
Tinggalkan Balasan