INDORAYATODAY.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan strategis dengan mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta puluhan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan ini diagendakan untuk membahas posisi Indonesia terkait rencana bergabung ke dalam Board of Peace.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengonfirmasi kehadiran dua pucuk pimpinan MUI dalam agenda tersebut, yakni Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan.
“Insya Allah, yang hadir atas nama MUI adalah Ketua Umum dan Sekjen. Selain itu, beberapa tokoh MUI lainnya juga diundang dalam kapasitas sebagai pengasuh pesantren maupun pimpinan ormas,” ujar Prof. Sudarnoto di Kantor MUI, Menteng, Jakarta, Selasa.
Pertemuan ini melibatkan sedikitnya 64 tokoh yang terdiri dari pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai wilayah. Di antara tokoh yang tampak dalam daftar undangan adalah Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis (Pengasuh Ponpes Cendekia Amanah) dan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin (Ketua Umum Wahdah Islamiyah).
Prof. Sudarnoto menilai langkah Presiden Prabowo yang membuka ruang dialog langsung dengan para ulama merupakan sebuah langkah yang sangat konstruktif. Diskusi ini diharapkan dapat menjernihkan polemik pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Presiden ingin mendengarkan masukan langsung dari para tokoh ulama. Harapannya, pertemuan ini melahirkan sikap yang memperkuat kepentingan nasional sekaligus memberikan dampak nyata bagi perjuangan Palestina,” tuturnya.
Dalam konteks perdamaian dunia, Prof. Sudarnoto menegaskan bahwa Indonesia membawa dua misi suci yang tidak boleh ditawar, khususnya terkait isu Palestina. Pertama adalah komitmen penuh terhadap kemerdekaan Palestina, dan kedua adalah misi kemanusiaan untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Dua misi besar ini harus menjadi landasan utama. Komunikasi terbuka seperti ini penting agar kebijakan luar negeri kita tetap selaras dengan aspirasi umat dan konstitusi,” tegas Prof. Sudarnoto.
Dalam silaturahmi tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah pejabat teras, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Tinggalkan Balasan