INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Pemerintah diminta memastikan seluruh persiapan keberangkatan jemaah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan secara menyeluruh.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji difokuskan pada upaya perlindungan terhadap jemaah Indonesia.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Itu yang paling penting,” ujar Dahnil usai menghadiri peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinamis.
Sementara itu, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia direncanakan mulai 22 April 2026, apabila kondisi keamanan internasional dinilai tetap memungkinkan.
Dahnil menjelaskan bahwa pemerintah akan membahas berbagai skenario tersebut bersama DPR guna menentukan langkah terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Pembahasan itu mencakup kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal atau menunda keberangkatan apabila situasi dinilai berpotensi membahayakan.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Selain itu, Kementerian Haji juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi keamanan internasional.
Dalam proses tersebut, pemerintah menyiapkan setidaknya empat skenario keberangkatan jemaah haji.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang dinilai berisiko.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Selain perubahan rute penerbangan, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Langkah tersebut dapat diambil apabila situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan bagi jemaah untuk melakukan perjalanan.
Menurut Dahnil, faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara khusus menekankan agar keselamatan jemaah ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Tinggalkan Balasan