INDORAYATODAY.COM – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan langkah besar pemerintah dalam mereformasi tata kelola transportasi daring di Indonesia.
Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah telah mulai membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek daring (ojol) dengan tujuan utama memangkas potongan komisi bagi pengemudi menjadi 8 persen.
Kebijakan ini diambil untuk mengakhiri skema potongan komisi yang selama ini dinilai memberatkan para mitra pengemudi, yang sebelumnya berkisar antara 10 hingga 20 persen.
Dasco menekankan bahwa dengan masuknya pemerintah sebagai pemegang saham, negara kini memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan aplikator secara bertahap namun pasti.
“Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen, sehingga kini aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan,” ujar Sufmi Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemotongan komisi, tetapi juga tengah melakukan simulasi terkait status hubungan kerja para pengemudi ojol.
Dia memastikan bahwa dalam perumusan kebijakan tersebut, pemerintah akan mengedepankan prinsip musyawarah dengan melibatkan organisasi-organisasi pengemudi.
“Organisasi kawan-kawan ojol tetap akan diajak berembuk. Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa jika ada perusahaan yang mengalami kesulitan, pemerintah siap membantu atau bahkan mengambil alih demi memastikan keberlangsungan lapangan kerja bagi para buruh,” tambah Dasco.
Dukungan Perpres Nomor 27 Tahun 2026
Langkah strategis yang dipaparkan Dasco ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.
Perpres tersebut secara resmi memangkas potongan pendapatan oleh aplikator guna memberikan keadilan bagi pengemudi yang bekerja keras di jalanan.
Dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Presiden menegaskan keberpihakannya terhadap rakyat kecil. “Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” tegas Presiden.
Kehadiran Dasco di tengah massa buruh pada momen May Day ini menegaskan peran parlemen dalam mengawal visi eksekutif untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh lapisan pekerja di Indonesia.
Tinggalkan Balasan