INDORAYATODAY.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh dan pakar ekonomi senior nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan strategis tersebut digelar guna menyerap pengalaman penanganan krisis masa lalu sekaligus merumuskan langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian dinamika global.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara para tokoh senior yang hadir merupakan deretan mantan menteri serta eks-Gubernur Bank Indonesia (BI), di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan, para menteri dan bankir senior tersebut membagikan rekam jejak digital serta catatan penting saat Indonesia sukses keluar dari tekanan ekonomi global pada medio 2005 dan 2008.
“Tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008, seperti lonjakan harga minyak dunia yang waktu itu menyentuh 140 dolar AS per barel, tekanan inflasi, hingga volatilitas nilai tukar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Merdeka.
Kendati dibayangi tantangan global, Airlangga menegaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan beberapa episode krisis terdahulu. Indikator fundamental ekonomi domestik dinilai berada pada posisi yang kuat dengan tingkat risiko yang terukur.
Pemerintah mencatat beberapa indikator positif makroekonomi saat ini: Fundamental Makro: Jauh lebih kokoh dan stabil dibanding periode krisis 2008. Depresiasi Rupiah: Berada di kisaran 5 persen, tingkat penurunan yang jauh lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan depresiasi pada kasus-kasus krisis sebelumnya.
Sebagai langkah konkret dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada tim ekonomi kabinet, khususnya Menteri Keuangan, untuk terus memperketat pengawasan regulasi. Kebijakan ini diambil demi memperkokoh ketahanan finansial nasional dan menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking) di sektor perbankan.
Selain regulasi, pemerintah menilai perlu dilakukan kajian mendalam terkait penguatan struktur permodalan perbankan nasional, mengingat jumlah institusi perbankan di Indonesia cukup besar.
Langkah mitigasi dini ini menegaskan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang memadukan akumulasi pengalaman para tokoh bangsa, kewaspadaan tinggi, serta penguatan fundamental internal. Formula ini diharapkan menjadi kunci utama agar ekonomi Indonesia tetap adaptif, kokoh, dan tangguh menghadapi potensi guncangan ekonomi dunia ke depan.
Tinggalkan Balasan