INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mendorong kolaborasi antara korporasi dan masyarakat dalam pengelolaan air guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut Riau.
Menurut Jumhur, tata kelola air yang inklusif menjadi salah satu kunci menjaga kelestarian lahan gambut sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan.
“Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan, kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat, dan hari ini kita melihat juga bagaimana water sharing dengan masyarakat supaya memastikan lahan gambut mendapatkan aliran air, tidak hanya pada kawasan konsesi tetapi juga kawasan masyarakat,” ujar Jumhur saat meninjau area operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (19/6/2026).
Jumhur menegaskan, pencegahan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada kawasan yang dikelola perusahaan. Kawasan masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut juga harus mendapatkan akses terhadap sistem tata air yang memadai.
Menurutnya, konsep water sharing dapat membantu menjaga kondisi gambut tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan secara berkelanjutan.
Ia menyebut langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga hidrologi gambut nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca (GRK).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH meninjau sistem pengelolaan tata air gambut yang diterapkan melalui pembagian zona berdasarkan keseragaman elevasi lahan.
Berbagai infrastruktur hidrologi seperti sekat kanal dan pemantauan tinggi muka air terus diperkuat untuk menjaga kelembapan lahan gambut.
Pemerintah menilai pengelolaan air yang baik menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi kebakaran lahan yang selama ini kerap terjadi pada musim kemarau.
Selain meninjau tata kelola air, Jumhur juga melihat operasional menara pemantauan emisi gas rumah kaca yang digunakan untuk mengukur aliran karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) secara real-time.
Data hidrologi dan emisi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan lahan gambut yang lebih berkelanjutan dan berbasis sains.
Sementara itu, Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Aritonang, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung upaya pencegahan karhutla dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.
Menurutnya, riset dan pengukuran emisi menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan lingkungan yang efektif serta menjaga keberlanjutan ekosistem gambut di Indonesia.
Tinggalkan Balasan