INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membenahi manajemen pasokan batu bara dan meningkatkan kualitas pemeliharaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Fahmy, pemadaman yang berlangsung selama lebih dari sepekan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“PLN harus segera mengatasi pemadaman listrik bergilir dalam tempo sesingkatnya,” ujar Fahmy dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).
Ia menilai gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga meningkatkan biaya operasional sektor industri yang terpaksa menggunakan generator set (genset) untuk menjaga kegiatan produksi tetap berjalan.
Fahmy mengatakan pemadaman bergilir memberikan dampak ekonomi yang cukup besar.
Bagi kalangan industri, penggunaan genset menyebabkan biaya produksi meningkat karena harus mengeluarkan tambahan biaya bahan bakar dan operasional.
Sementara bagi masyarakat, terutama rumah tangga yang tidak memiliki sumber listrik cadangan, pemadaman mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk pada malam hari.
“Pemadaman listrik bergilir sudah pasti sangat merugikan bagi konsumen industri dan rumah tangga,” katanya.
Berdasarkan penjelasan manajemen PLN, pemadaman dipicu gangguan teknis pada sejumlah PLTU utama di Jawa serta tersendatnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit.
Fahmy menyoroti persoalan pasokan batu bara yang dinilai berulang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Padahal, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018, perusahaan tambang diwajibkan memasok minimal 20 persen produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Namun menurutnya, ketika harga batu bara dunia meningkat, sebagian perusahaan lebih memilih mengekspor batu bara dibanding memenuhi kebutuhan domestik.
“Dampaknya, PLN mengalami kekurangan pasokan batu bara sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir,” ujarnya.
Selain meminta PLN melakukan pembenahan internal, Fahmy juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban DMO batu bara.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan volume dan jadwal pengiriman batu bara ke PLN berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pasokan domestik perlu dikenakan sanksi tegas, mulai dari denda, pembatasan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.
Fahmy mengingatkan pemadaman yang terus berlangsung berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan nasional apabila tidak segera diatasi. ***
Tinggalkan Balasan