INDORAYATODAY.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengklaim dapat membantu atau mempercepat proses pengajuan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Saat ini, BGN tengah menggenjot penyelesaian pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mengoptimalkan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Sudaryono menegaskan bahwa seluruh tahapan dijalankan secara transparan demi mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penyaluran MBG.
“Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku, orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong,” tegasnya.
Dalam rakortas tersebut, pemerintah menyepakati percepatan penyelesaian SPPG di sejumlah wilayah prioritas, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, serta daerah 3T lainnya. Target penyelesaian yang semula dipatok satu bulan kini dipangkas menjadi satu minggu.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” ungkap Sudaryono.
Ia menambahkan, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur MBG yang siap beroperasi di lokasi dengan tingkat prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
“Dari data overlay tadi ada 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah nanti ini kita bertahap kita bereskan,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 300 SPPG di wilayah prioritas stunting dapat diaktivasi mulai pekan depan.
“Insya Allah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi,” pungkas Sudaryono.
Tinggalkan Balasan