INDORAYATODAY.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pada pekan ini. Pertemuan tersebut direncanakan untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nanti pekan ini. Kemarin sempat mau datang, tetapi tidak jadi karena beliau dipanggil Presiden,” ujar Purbaya seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai detail efisiensi anggaran, Purbaya enggan berspekulasi dini. Menurutnya, agenda tersebut masih berupa pertemuan koordinasi biasa.
“Belum tentu membahas efisiensi, agenda utamanya baru rencana bertemu saja,” tambah Menkeu.
Isu efisiensi anggaran program MBG mencuat ke publik setelah adanya laporan potensi pemborosan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan. Pembengkakan ini dipicu oleh jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang melampaui target awal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan bahwa program MBG awalnya hanya menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun, di lapangan realisasinya justru melonjak hingga mencapai 27.877 titik.
“Jika ada penambahan 6.877 titik, dengan estimasi biaya Rp 6 juta per hari, maka dalam satu bulan ada pengeluaran berlebih hingga Rp 1 triliun. Ini pemborosan yang jika dikalkulasikan setahun bisa mencapai Rp 12 triliun. Hal ini perlu ditata ulang agar segera selesai,” jelas Zulhas di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Zulhas menambahkan, pembengkakan jumlah titik operasional ini juga terjadi secara signifikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal yang dipatok hanya 2.000 titik, kini jumlahnya melesat menjadi 8.617 titik.
Bahkan, dari total titik di wilayah 3T tersebut, sebanyak 6.138 titik di antaranya dilaporkan sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari pihak BGN.
Guna mengantisipasi pembengkakan yang semakin melebar, pemerintah melalui sinergi BGN bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen melakukan penataan ulang tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Proses evaluasi dan perbaikan manajemen ini ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan.
Tinggalkan Balasan