INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran pada 2027. Menurutnya, masih banyak belanja pemerintah daerah yang dapat dipangkas tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Tito mengatakan hasil pemantauan di berbagai daerah menunjukkan masih terdapat pemborosan anggaran, terutama pada belanja operasional pegawai, perjalanan dinas, biaya rapat, pemeliharaan, hingga belanja makanan dan minuman.
Karena itu, ia meminta kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
“Jadi kalau untuk tahun 2027, ya, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi,” kata Tito Karnavian di Menara Bidakara, Senin (3/8/2026).
Ia menilai sejumlah kegiatan sebenarnya dapat disederhanakan, termasuk rapat yang dapat dilaksanakan secara daring.
“Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus. Perawatan, pemeliharaan dibuat tinggi, padahal enggak segitu,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan kepala daerah agar memahami pengelolaan keuangan daerah dan tidak sepenuhnya menyerahkan penyusunan anggaran kepada jajaran birokrasi.
Menurutnya, kepala daerah harus berani menguji setiap usulan program agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang prioritas.
“Nah ini, saya minta kepada kepala daerah lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan pemerintah pusat tidak akan langsung mengabulkan permintaan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah daerah.
Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan mengaudit daerah yang mengajukan tambahan DAU untuk memastikan seluruh langkah efisiensi telah dilakukan.
“Kalau ada yang menyatakan ‘Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang’, fine, kita akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan,” ujar Tito.
Menurutnya, audit tersebut menjadi langkah untuk memastikan tambahan dana dari pemerintah pusat benar-benar diberikan kepada daerah yang telah mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab. ***
Tinggalkan Balasan