INDORAYATODAY.COM, BALI – Pengendalian inflasi dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Menurut Bima, keberhasilan mengendalikan inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga mampu mendorong konsumsi masyarakat, meningkatkan aktivitas produksi, hingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri terus mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang secara rutin digelar sejak Oktober 2022. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima mengatakan setiap daerah memiliki tantangan berbeda dalam mengendalikan inflasi. Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), faktor geografis kepulauan membuat konektivitas antarpulau dan biaya logistik menjadi tantangan utama dalam menjaga distribusi pangan.
Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, meningkatnya kebutuhan saat hari besar keagamaan, serta pengaruh cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
“Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi,” katanya.
Untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, Bima mendorong pemerintah daerah menjalankan tiga langkah utama, yakni memperkuat kerja sama antardaerah dalam distribusi pangan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga secara real time, serta mengoordinasikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah.
Ia menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Bima menekankan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait terus diperkuat agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. ***
Tinggalkan Balasan