DEPOK, INDORAYA TODAY – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program pro-rakyat di Kota Depok.
Komitmen itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2025 di Gedung Paripurna DPRD Depok, Senin (22/6/2026).
Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemerintah Kota Depok atas penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang dinilai mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pandangannya, Demokrat menilai pelaksanaan APBD 2025 secara umum menunjukkan hasil yang cukup positif.
Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp4,34 triliun atau 95,77 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp4,15 triliun atau 89,89 persen dari total anggaran.
Capaian tersebut membuat Kota Depok membukukan surplus anggaran sebesar Rp189,37 miliar.
Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa sejumlah catatan penting tetap harus menjadi perhatian bersama.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Depok, Aditya Wiradi Putra, menyoroti masih belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyerapan sejumlah pos belanja strategis.
“Keberhasilan ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada sejumlah sektor yang perlu diperbaiki agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Aditya, dikutip Rabu (24/6/2026).
Demokrat mencatat PAD baru terealisasi 93,52 persen, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp155 miliar dari target.
Tak hanya itu, realisasi belanja modal juga baru mencapai 84,77 persen.
Menurut Demokrat, kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi serius karena belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi Demokrat juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang baru mencapai 76,56 persen.
Hal itu dinilai perlu dibenahi agar bantuan dapat tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Demokrat mencermati SiLPA sebesar Rp275,82 miliar yang menunjukkan masih adanya program pembangunan yang belum berjalan maksimal.
Sebagai partai pengusung Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Fraksi Demokrat menegaskan dukungan penuh terhadap agenda pembangunan yang berpihak kepada warga.
Namun, dukungan tersebut tetap dibarengi fungsi kontrol yang ketat.
“Kami di Fraksi Demokrat akan terus mendukung program pembangunan yang pro-rakyat, tetapi pengawasan tetap menjadi bagian penting agar pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Aditya.
Fraksi Partai Demokrat pada akhirnya menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dengan sejumlah catatan evaluatif.
Demokrat menegaskan akan terus berdiri bersama masyarakat, memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Depok.
Tinggalkan Balasan