INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran sesuai perkembangan dunia usaha.
Yassierli mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghadirkan basis data yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi nasional. Pendataan tersebut mencakup profil pelaku usaha, perkembangan sektor ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja di berbagai bidang.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, data tersebut akan membantu pemerintah memetakan kondisi pasar kerja sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja.
Selain itu, hasil sensus juga akan memberikan gambaran mengenai perubahan kebutuhan kompetensi di dunia industri sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Yassierli menjelaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan dimanfaatkan untuk menyusun berbagai program strategis, mulai dari pengembangan keterampilan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, hingga penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurutnya, data yang akurat juga akan meningkatkan efektivitas program penempatan tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tengah perubahan struktur ekonomi.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Yassierli.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
Ia mengatakan keberhasilan pendataan membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi industri, serta pengelola kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Amalia menambahkan sinergi antarkementerian dan pemangku kepentingan menjadi kunci menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Selain memperkuat kolaborasi, BPS juga mendorong sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 secara masif agar pelaksanaan pendataan di lapangan berjalan lancar.
Tinggalkan Balasan