INDORAYATODAY.COM – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
Muzani menilai, tren peningkatan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menjadi bukti nyata membaiknya sistem pertanggungjawaban fiskal.
“Meningkatnya opini WTP menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” ujar Muzani dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dan BPK di Jakarta, Senin (10/8/2026), sebagaimana dirilis pada Rabu (12/8/2026).
Pertemuan lintas lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 14 Agustus 2026 tersebut membedah penguatan sistem pengawasan keuangan, efektivitas belanja negara, serta peran konstitusional BPK dalam memeriksa pertanggungjawaban anggaran di tingkat pusat maupun daerah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan bahwa silaturahmi ini difokuskan pada upaya sinkronisasi tata kelola laporan keuangan demi kemaslahatan bangsa.
Isma menegaskan, tugas BPK tidak berhenti pada penetapan opini laporan keuangan, melainkan menjadi pendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan.
“BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, melainkan memastikan pengelolaan anggaran semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Isma.
Tinggalkan Balasan