INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Hamas menyatakan akan ikut dalam pemilu legislatif Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Kelompok tersebut mengatakan akan bergabung dalam koalisi nasional yang luas.
Pernyataan itu disampaikan anggota biro politik Hamas, Hussam Badran, dalam wawancara dengan Al-Aqsa TV, Rabu (12/8/2026).
Badran mengatakan Hamas bersama sebagian besar faksi dan koalisi politik Palestina menolak adanya syarat politik maupun tuntutan agar peserta pemilu terlebih dahulu menetapkan program politik tertentu.
Menurut dia, Komisi Pemilihan Pusat Palestina dan pengadilan terus bekerja untuk memastikan masyarakat dapat memilih program politik yang mereka kehendaki secara bebas.
Badran menyebut pemilu mendatang sebagai peluang untuk mengubah lanskap politik Palestina sekaligus mengakhiri pengambilan keputusan nasional secara sepihak selama dua dekade terakhir.
Ia menilai pemilu seharusnya sudah dilaksanakan sejak lama. Badran juga menuding kepemimpinan Palestina menetapkan waktu dan prosedur pemilu secara sepihak.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya mengumumkan pemilu legislatif akan digelar pada 28 November 2026.
Setelah pemilu legislatif, Palestina dijadwalkan membuka sidang Dewan Nasional dan menggelar pemilihan presiden pada 2027.
Pemilu legislatif terakhir Palestina berlangsung pada 2006, atau sekitar 20 tahun lalu. Badran menyebut pemilu 2006 dan pemilu yang direncanakan pada 2021 sebagai contoh pemilihan yang digelar berdasarkan konsensus nasional.
Menurut Badran, rakyat Palestina memiliki hak untuk memilih pemimpin dan program politik melalui pemilu legislatif maupun pemilihan Dewan Nasional Palestina.
Dewan Legislatif Palestina sendiri sudah tidak aktif sejak 2007 setelah terjadi perpecahan politik dan Hamas mengambil alih Jalur Gaza. Presiden Abbas kemudian membubarkan badan tersebut pada 2018.
Pemilu mendatang berlangsung di tengah perpecahan politik Palestina yang telah berlangsung sejak 2007.
Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara Fatah memegang kendali pemerintahan di Tepi Barat.
Situasi politik tersebut semakin kompleks setelah perang Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023 dan konflik terus berdampak terhadap kondisi di Jalur Gaza.
Pernyataan Hamas untuk mengikuti pemilu menjadi perkembangan penting menjelang pemungutan suara November mendatang, terutama setelah pemilu legislatif Palestina terakhir digelar dua dekade lalu.
Namun, pelaksanaan pemilu tetap akan bergantung pada proses politik, kesiapan lembaga penyelenggara, serta kondisi di wilayah Palestina.
Tinggalkan Balasan