INDORAYATODAY.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bakal memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Sugiono hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan, Presiden Prabowo absen dalam agenda tahunan PBB kali ini karena memfokuskan perhatian pada urusan dalam negeri.

“Arahan presiden agar Menlu RI hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB, karena presiden akan fokus pada urusan domestik,” ujar Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Selama menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi di New York pekan depan, Menlu Sugiono dijadwalkan mengikuti sedikitnya 22 pertemuan. Agendanya mencakup Sesi Debat Umum, pertemuan wajib, Sidang Tingkat Tinggi, hingga agenda bilateral.

Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Sugiono juga akan menghadiri forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan forum multilateral MIKTA.

Yvonne menjelaskan, pesan utama yang dibawa Indonesia dalam sidang tahun ini adalah pentingnya penguatan ketahanan nasional dan kawasan guna mewujudkan ketahanan global.

“Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dunia, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, komitmen berperan sebagai jembatan bagi dunia, kepentingan negara berkembang, serta kepentingan pembangunan nasional,” jelas Yvonne.

Selain menyampaikan pesan mengenai penguatan multilateralisme dan inklusivitas, momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk menggalang dukungan internasional.

Pemerintah akan mengintensifkan kampanye nasional pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, salah satunya melalui gelaran resepsi diplomatik.

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB sendiri resmi dibuka pada 8 September 2026 di bawah kepemimpinan Menlu Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Majelis Umum PBB. Sesi Debat Umum dijadwalkan berlangsung pada 22–26 September dan berlanjut pada 28 September.

BACA JUGA:  Menlu RI dan AS Bertemu, Bahas Kemitraan Ekonomi hingga Kemerdekaan Palestina