INDORAYATODAY.COM, KOTA BEKASI — Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Sedikitnya tiga lokasi disebut menjadi sasaran penggeledahan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi.
Aktivitas tim Kejagung disebut telah berlangsung sejak Kamis pagi. Sejumlah pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi melihat penyidik mendatangi beberapa lokasi tersebut.
“Iya, dari pagi Kejagung melakukan penggeledahan, sekarang masih di Bidang Kerja Sama,” kata seorang pegawai Pemkot Bekasi, Kamis.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan adanya kegiatan penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi.
“Benar, ada giat penggeledahan di beberapa titik di Pemkot Bekasi,” ujar Anang kepada media.
Namun, Kejagung belum memberikan keterangan lebih terperinci mengenai perkara yang melatarbelakangi tindakan penyidik tersebut.
Belum ada pula informasi resmi mengenai dokumen maupun barang bukti yang dicari atau diamankan dalam penggeledahan.
Tiga unit kerja yang disebut didatangi penyidik memiliki bidang tugas berbeda di lingkungan Pemkot Bekasi.
Bapenda berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk penerimaan dari sektor pajak daerah. Sementara DLH menangani urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Adapun Bidang Kerja Sama Setda berkaitan dengan fasilitasi dan administrasi kerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan berbagai pihak.
Meski penyidik mendatangi beberapa unit kerja, belum terdapat keterangan resmi dari Kejagung mengenai keterkaitan antara ketiga lokasi tersebut dalam perkara yang sedang ditangani.
Kejagung juga belum menjelaskan apakah penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen tertentu, data elektronik, maupun barang bukti lainnya.
Karena informasi mengenai konstruksi perkara belum disampaikan, tujuan lebih terperinci dari penggeledahan tersebut masih menunggu penjelasan resmi penyidik.
Penggeledahan di lingkungan Pemkot Bekasi turut mengarahkan perhatian terhadap sejumlah pejabat di pemerintahan daerah.
Namun, hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan resmi dari Kejagung yang menyebut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai tersangka, pihak yang diperiksa, maupun sasaran dalam penggeledahan tersebut.
Penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat tertentu.
Informasi yang telah dikonfirmasi Kejagung sejauh ini terbatas pada pelaksanaan penggeledahan di beberapa titik di lingkungan Pemkot Bekasi.
Penjelasan mengenai perkara yang sedang ditangani, tujuan penggeledahan, serta hasil yang diperoleh penyidik masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung.

Tinggalkan Balasan