INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Brigade Gerakan Pemuda Islam (GPI) mendesak Dewan Pers memeriksa pemberitaan yang mengaitkan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan isu judi online dan doxing.
Komandan Koordinator Pusat Brigade GPI Diny Khoerudin atau Pidi menilai pemberitaan yang memuat tuduhan serius terhadap seseorang harus didukung bukti, sumber yang jelas, serta proses verifikasi yang memadai.
Menurutnya, kebebasan pers tetap harus dijaga sebagai bagian dari demokrasi. Namun, media juga berkewajiban memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
“Dewan Pers mesti bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara serius terhadap pemberitaan yang diduga tidak sesuai fakta,” kata Pidi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia mengingatkan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi opini publik yang merugikan pihak tertentu.
Pidi secara khusus menyoroti pemberitaan yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad dalam isu judi online maupun doxing.
Ia meminta Dewan Pers menilai apakah pemberitaan tersebut telah memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan, dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
Menurut Pidi, kritik dan investigasi terhadap pejabat publik merupakan bagian dari fungsi pers yang harus tetap dihormati.
Namun, ia menekankan pentingnya membedakan informasi yang telah terverifikasi dengan dugaan, opini, ataupun spekulasi.
“Pers memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik tidak boleh hanya mengejar sensasi, klik, atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Pidi tidak merinci media maupun artikel yang dipersoalkan dalam keterangan tersebut.
Brigade GPI turut menyinggung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan penting dalam menjaga profesionalisme jurnalistik.
Pidi merujuk kewajiban pers menghormati asas praduga tak bersalah, melayani hak jawab dan hak koreksi, serta menyajikan informasi yang akurat.
Ia menilai mekanisme tersebut perlu dijalankan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.
Menurutnya, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan memastikan setiap produk jurnalistik memenuhi standar profesional.
Brigade GPI meminta Dewan Pers menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik melalui mekanisme yang berlaku.
Organisasi tersebut juga mendorong media melakukan koreksi atau ralat serta memberikan hak jawab apabila ditemukan kekeliruan dalam pemberitaan.
Pidi berharap penyelesaian pengaduan dilakukan secara transparan dan tidak mengabaikan hak pihak yang merasa dirugikan.
“Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kami menghormati kemerdekaan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang kritis. Tetapi kebebasan harus disertai tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dinyatakan terbukti. ***

Tinggalkan Balasan