INDORAYATODAY.COM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan perlunya menghentikan praktik alih fungsi lahan secara serius sebagai benteng pertahanan pangan nasional.
Wamentan menekankan bahwa sektor pertanian merupakan fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga agar Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan.
“Input pertanian bisa kita intervensi, bisa kita tingkatkan, tapi lahan dan air tidak bisa. Kalau lahan hilang, produksi hilang, dan kalau produksi hilang, pangan akan krisis. Ini fakta yang tidak bisa ditawar,” ujar Wamentan Sudaryono di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Wamentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Alih Fungsi Lahan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wamentan menegaskan, alih fungsi lahan tidak boleh lagi dibiarkan karena dapat mengancam stabilitas pangan. “Mulai sekarang, alih fungsi lahan sawah harus dihentikan. Jika tidak, kita sendiri yang akan menanggung risikonya,” tuturnya. Ia menambahkan, jika lahan pertanian bermasalah, dampaknya adalah kenaikan harga pangan, peningkatan impor, dan melemahnya fondasi produksi nasional.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menyusun langkah konkret untuk memperkuat perlindungan lahan, termasuk percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan penguatan sinergi pusat-daerah.
“Ini bukan hanya soal aturan, ini soal komitmen bersama. Kita harus menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis negara. Kalau hari ini kita gagal mempertahankan lahan, besok anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat dan daerah tengah memberi perhatian besar pada penataan ulang rencana tata ruang wilayah, khususnya terkait alih fungsi lahan.
Mendagri menyebut daerah wajib melakukan revisi tata ruang sebagai langkah strategis untuk memastikan lahan pertanian yang ada tidak terkonversi sembarangan. Ia mengungkapkan, 87 persen wilayah dalam tata ruang nasional telah diproyeksikan sebagai kawasan pertanian.
“Semua ini kita lakukan untuk memastikan swasembada benar-benar tercapai. Kita lindungi sawah yang ada, kita siapkan sawah baru, dan semuanya harus disiplin,” kata Tito.
Tinggalkan Balasan