INDORAYATODAY.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan kepastian mengenai kelanjutan aktivitas galian tambang batu dan pasir di wilayah Kecamatan Rumpin dan Cigudeg.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa operasional tambang tidak akan ditutup secara permanen, melainkan akan diatur ulang melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dilansir dadi RRI, pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat melakukan pertemuan dengan warga di Cigudeg, Senin (12/1/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas tuntutan warga di tiga kecamatan yang sebelumnya terdampak penutupan tambang oleh Gubernur Jawa Barat.
“Kalau tambang tidak akan ditutup permanen, saya bisa (pastikan). Untuk pembukaan kembali, kami akan segera melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Rudy Susmanto.
Sebagai solusi jangka panjang untuk meminimalisasi konflik sosial dan kerusakan infrastruktur, Pemkab Bogor mempercepat rencana pembangunan jalan khusus tambang sepanjang 12 kilometer. Proyek ini menjadi jaminan bagi sekitar sembilan perusahaan tambang resmi di Rumpin untuk tetap beroperasi tanpa mengganggu akses jalan umum.
Rudy mengungkapkan, pemerintah daerah telah menginisiasi anggaran untuk pembebasan lahan yang ditargetkan terealisasi pada tahun ini. Keberadaan jalan khusus tersebut diharapkan menjadi jawaban atas keluhan masyarakat mengenai kemacetan dan kerusakan jalan yang selama ini terjadi.
Terkait dampak penutupan sementara, Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah menyelesaikan pendataan akhir terhadap 15.000 penerima kompensasi. Setiap warga terdampak dijadwalkan menerima bantuan sebesar kurang lebih Rp3 juta per bulan.
Mengenai mekanisme pencairan, Rudy menjelaskan adanya proses verifikasi data guna menghindari gejolak di masyarakat. Dari data awal sebanyak 6.000 orang yang telah terverifikasi, angka tersebut berkembang menjadi 15.000 orang setelah dilakukan penyisiran ulang.
“Saran kami lebih baik pencairan dilakukan bersamaan untuk menghindari kecemburuan sosial. Penyaluran dijadwalkan paling cepat Rabu minggu depan atau paling lambat hari Kamis,” tegasnya.
Kendati demikian, rencana pembukaan kembali lahan tambang ini tetap memicu pro dan kontra. Sejumlah pihak, termasuk Himpunan Mahasiswa Rumpin, memberikan catatan kritis. Mereka memperingatkan potensi kembalinya konflik sosial dan kerusakan lingkungan jika aktivitas tambang kembali beroperasi sebelum infrastruktur jalan khusus benar-benar rampung.
Pemkab Bogor menyatakan tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan antara roda ekonomi sektor pertambangan dengan aspek keselamatan serta kenyamanan masyarakat di wilayah Bogor Barat.
Tinggalkan Balasan