DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mematangkan rencana pembangunan Underpass Citayam sebagai solusi utama untuk mengurai kemacetan kronis di Jalan Raya Citayam, kawasan perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, proyek strategis tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pertemuan lintas daerah.
Menurut Supian, pembangunan underpass ini telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Depok, Pemkab Bogor, dan Pemprov Jawa Barat.
“Underpass Citayam ini adalah kerja bersama. Semua pihak punya tanggung jawab sesuai wilayah dan kewenangannya,” ujar Supian saat ditemui di acara syukuran HUT ke-18 Partai Gerindra di kawasan GDC, Sukmajaya, Jumat (6/2/2026).
Dalam kesepakatan tersebut, Pemkot Depok bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan di wilayah Kota Depok dengan kebutuhan anggaran hampir Rp100 miliar.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan pembebasan lahan di wilayahnya dengan nilai sekitar Rp80 miliar.
Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menangani pembangunan fisik underpass, dengan nilai proyek berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Supian menargetkan, proses pembebasan lahan dapat dimulai pada tahun ini, sehingga pembangunan fisik Underpass Citayam bisa mulai diintervensi pada tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan tahun ini pembebasan lahannya bisa kita laksanakan, dan tahun depan sudah mulai masuk ke pembangunan fisik,” kata Supian.
Ia menegaskan, kehadiran Underpass Citayam diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas akibat perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi titik kemacetan utama.
Selain membahas Underpass Citayam, Supian juga menyampaikan hasil rapat bersama Gubernur Jawa Barat, para kepala daerah, dan Kementerian PUPR di Lembur Pakuan, Subang.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Depok menyampaikan keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah jalan provinsi dan nasional yang dinilai memprihatinkan, seperti Jalan Raya Jakarta-Bogor, Jalan Bojongsari, hingga ruas Juanda, Margonda, dan Arif Rahman Hakim.
Supian menyebut, Kementerian PUPR memastikan perbaikan jalan nasional akan segera dilakukan dalam waktu dekat sebagai respons atas keluhan warga.
Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana kebijakan gentengnisasi yang tengah dirumuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk Kota Depok, Supian menyatakan pemerintah sedang menyiapkan aturan di dinas perizinan agar bangunan baru didorong menggunakan atap genteng demi kenyamanan dan estetika kota.
“Prinsipnya, kenyamanan warga kita dapat, dan keindahan kota juga bisa kita raih,” pungkas Supian.
Tinggalkan Balasan