INDORAYATODAY.COM – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap sekecil apa pun aspirasi negatif dari masyarakat. Hal ini disampaikan Dasco menanggapi hasil survei terbaru yang menunjukkan adanya sekitar dua persen publik yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Meski angka kepuasan publik berada di level yang sangat tinggi, Dasco memastikan bahwa persentase kecil yang tidak puas tersebut akan dijadikan catatan serius bagi jalannya pemerintahan ke depan.
“Walaupun cuma sekitar 2-3 persen, tapi itu cukup berarti dan penting. Justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo, untuk dijadikan bahan introspeksi perbaikan ke depan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Fokus Ekonomi dan Pemerataan Dasco menjelaskan, hasil survei tersebut merupakan instrumen evaluasi yang sangat berharga. Pemerintah, menurutnya, akan membedah lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan distribusi bantuan kepada masyarakat.
Dua poin utama yang menjadi sorotan pemerintah adalah akselerasi peningkatan ekonomi nasional serta memastikan pemerataan bantuan sosial agar tepat sasaran. “Catatan soal peningkatan ekonomi dan pemerataan bantuan menjadi perhatian khusus untuk dievaluasi,” imbuh Dasco.
Apresiasi Publik yang Tinggi Sebelumnya, lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional yang dilakukan pada kurun waktu 15-21 Januari 2026. Hasilnya, mayoritas masyarakat Indonesia memberikan rapor hijau bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.
Pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa sebanyak 79,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden. Rinciannya, 13 persen menyatakan “sangat puas” dan 66,9 persen menyatakan “puas”. Sementara itu, terdapat 17,1 persen responden yang merasa “kurang puas” dan 2,2 persen menyatakan “tidak puas sama sekali”. Sisanya sebanyak 0,8 persen memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.
Bagi pemerintah, tingginya angka kepuasan ini dipandang sebagai modal sosial untuk terus menggulirkan program-program strategis, namun tetap dengan kewaspadaan dan evaluasi berkelanjutan agar tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan nasional.
Tinggalkan Balasan