INDORAYATODAY.COM — Layanan Transjabodetabek rute menuju Depok kini menjadi primadona baru bagi para komuter. Namun, membeludaknya penumpang yang tidak sebanding dengan fasilitas di lapangan memicu sorotan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mengambil peran aktif dalam penyediaan infrastruktur halte guna mengurai kepadatan antrean.
Pramono menilai, tingginya animo warga Depok untuk beralih ke transportasi publik merupakan tren positif yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah setempat.
Dia menegaskan bahwa tanggung jawab penyediaan sarana pendukung di wilayah penyangga tidak bisa hanya bertumpu pada Pemprov DKI Jakarta saja.
“Depok itu kan bukan Provinsi DKI Jakarta, harusnya haltenya jangan kemudian semuanya Jakarta yang menyiapkan,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Pramono, antrean panjang yang dilaporkan terjadi di beberapa titik rute Depok menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan armada dan fasilitas pemberhentian. Ia berharap Pemkot Depok segera mengalokasikan pembangunan halte yang layak demi menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang bekerja di ibu kota.
“Saya berharap dan mendoakan mudah-mudahan infrastruktur tersebut, termasuk halte, dibangun oleh pemerintah daerah setempat,” tambahnya.
Perluasan rute Transjabodetabek ke Depok merupakan bagian dari strategi besar untuk menekan volume kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta setiap harinya. Tanpa dukungan halte yang memadai di wilayah Depok, efektivitas transportasi publik ini dikhawatirkan tidak akan maksimal dalam mengurangi kemacetan.
Sinergi antara Pemprov DKI dan Pemkot Depok kini menjadi kunci utama. Dengan adanya halte yang tertata di titik-titik strategis wilayah Depok, diharapkan pelayanan transportasi lintas wilayah ini dapat berjalan lebih tertib, aman, dan mampu mengakomodasi kebutuhan mobilisasi warga yang terus meningkat pesat.
Tinggalkan Balasan