INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah daerah (pemda) dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Langkah ini bertujuan agar kepakaran akademisi dapat memberikan solusi nyata bagi tantangan lokal, mulai dari penataan kota hingga pengelolaan limbah.
Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/5/2026).
“Bapak Presiden meminta kami di Kemendiktisaintek untuk mendata sejauh mana kemajuan program studi dan dosen-dosen yang bisa langsung membantu pemda. Harapannya, setiap daerah memiliki tim ahli dari kampus yang bertindak seperti asisten bagi kepala daerah,” ujar Brian Yuliarto.
Presiden secara spesifik menekankan kolaborasi pada bidang-bidang teknis yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Pakar dari jurusan arsitektur diharapkan berkontribusi pada estetika dan penataan taman kota, sementara ahli teknik lingkungan dan teknik mesin didorong untuk membantu pemda dalam mengatasi masalah sampah melalui inovasi teknologi.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah pendekatan pembangunan daerah menjadi lebih terukur, berbasis riset, dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kemendiktisaintek akan segera melakukan konsolidasi nasional untuk membentuk tim-tim ahli di tiap provinsi, kabupaten, dan kota. Inisiatif ini merupakan bagian dari program “Kemdiktisaintek Berdampak”, yang menuntut perguruan tinggi tidak hanya fokus pada teori di ruang kelas, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Bapak Presiden meminta agar langkah ini disusun lebih terstruktur, sehingga seluruh kampus, baik negeri maupun swasta, dapat berkontribusi optimal sebagai motor utama pembangunan nasional,” tambah Brian.
Dengan sinergi yang lebih formal antara kampus dan pemda, pemerintah optimistis berbagai persoalan klasik di daerah dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran. Kebijakan ini sekaligus memposisikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal.
Tinggalkan Balasan