INDORAYATODAY.COM — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini nantinya akan mengemban misi utama dalam mempercepat proses deregulasi serta menyederhanakan sistem perizinan di Indonesia yang dinilai masih berbelit.
Langkah tersebut diambil Presiden Prabowo karena regulasi yang kompleks dianggap menjadi penghambat utama laju investasi sekaligus menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).
“Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan berinvestasi, tapi kadang-kadang menunggu izin itu bisa satu sampai dua tahun. Sementara di negara lain cukup dua minggu,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, Indonesia harus mampu mengacu pada efisiensi yang diterapkan negara-negara tetangga. Ia mempertanyakan mengapa proses yang bisa diselesaikan dalam hitungan minggu di luar negeri, justru memakan waktu tahunan di dalam negeri.
Prabowo juga menyoroti fenomena munculnya berbagai aturan turunan seperti peraturan menteri atau peraturan teknis baru, padahal pemerintah pusat tengah berupaya melakukan penyederhanaan. Ia secara terbuka menduga adanya oknum birokrat yang memanfaatkan kerumitan aturan untuk mencari keuntungan pribadi atau meminta imbalan (kickback).
“Regulasi harus disederhanakan. Kecenderungan adanya inisiatif aturan baru dari birokrat seringkali hanya untuk mencari peluang penyimpangan,” tegasnya.
Terkait pembentukan satgas, Presiden meminta Mensesneg untuk melibatkan para pakar di bidangnya. Satgas deregulasi ini diharapkan mampu memangkas tumpang tindih aturan yang selama ini membebani dunia usaha. Prabowo mencontohkan persoalan teknis seperti izin impor gas untuk rumah sakit yang sempat terhambat hanya karena urusan administratif, padahal menyangkut nyawa masyarakat.
Presiden berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengusaha dan investor yang memiliki itikad baik untuk membangun ekonomi nasional. Namun, ia juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak pihak-pihak yang melanggar ketentuan.
“Para pengusaha harus dibantu dan didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang benar-benar mau bekerja harus mendapatkan kemudahan. Investor luar negeri pun mengeluhkan kerumitan perizinan kita,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan